All About Economic

Kemiskinan menurut perspektif ekonomi adalah suatu kondisi di mana pendapatan suatu penduduk atau rumah tangga tidak mencukupi pemenuhan kebutuhan dasar, pendapatannya terlalu rendah sehingga tidak mampu berpartisipasi dalam kehidupan ekonomi maupun sosial.

Dari sisi budaya, kemiskinan lebih ditentukan oleh pola perilaku masyarakat miskin, seperti pola hidup subsisten, konsumtif, dan etos kerja rendah. Sementara dari sudut pandang sosial, kemiskinan terjadi karena struktur sosial yang tidak berpihak pada orang miskin.

Petani Indonesia, kini menghadapi proses pemiskinan. Anjloknya harga gabah membuat mereka kian terpukul, karena hasil panen juga digunakan untuk menutupi biaya produksi serta sewa lahan yang kian mahal. Akibatnya, meskipun hasil panen padinya lumayan, pendapatan yang diterima petani penggarap belum mampu mengangkat mereka dari kubangan kemiskinan.

Kebijakan pangan mencakup tiga elemen pokok meliputi pasokan (supply), distribusi dan konsumsi pangan. Diperlukan berbagai upaya agar ketiga elemen tersebut dapat terintegrasi sehingga dapat menjamin kontinuitas akses terhadap kecukupan pangan bagi masyarakat yang ada di dalam suatu negara.

Kebijakan pangan diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan dan mendukung ketahanan pangan suatu negara. Dari sisi pasokan misalnya, salah satu instrumen kebijakan yang diterapkan adalah kebijakan harga (price policy).

Melalui Inpres No 3 Tahun 2007 tentang kebijakan perberasan, ditentukan bahwa HPP (Harga Pembelian Pemerintah) untuk beras sebesar Rp 4.000/kg dan gabah kering giling (GKG) sebesar Rp 2.600/kg.

Dalam Inpres tersebut juga diatur untuk GKG yang akan dibeli Bulog harus memenuhi syarat yaitu kadar air maksimumnya 14 persen dan butir hampa/kotoran maksimum 3 persen. Dalam praktiknya, tidak mudah bagi petani memenuhi persyaratan tersebut. Ini dikarenakan sedang musim hujan, bahkan di beberapa daerah dilanda banjir.

Globalisasi telah mengguncang sektor pertanian kita, termasuk di Temanggung. Petani tak mampu lagi memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Dorongan untuk memenuhi kebutuhan yang makin tinggi, memaksa petani menjual lahannya dan beralih menjadi buruh serabutan di kota-kota.

Lahan petani makin sempit, membuat petani bekerja hanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Kecenderungan kemerosotan usaha tani menjelma menjadi proses pemiskinan. Sesuatu yang seharusnya bisa dicegah pemerintah, dan kenyataannya pemerintah hanya bisa diam seribu bahasa.

Para kandidat Bupati sudah siap membela nasib petani di era kapitalisme global sekarang ini? Atau justru hendak mengeksploitasi petani?

Beberapa tahun yang lalu, pernah saya ditanya oleh seorang tetangga yang sehari-harinya nyangkul di sawah. “Kok Indonesia iki tergantung banget yo karo dollar. Nek rego dolar munggah, kabeh podo mudak seko listrik, sembako, sak kabehane lah. Kenopo Indonesia ora biso nggawe kurs dewe yo?” Waktu itu aku hanya terdiam, tidak mampu menjawab. Pikiranku langsung tertuju pada kontroversi tentang bagaimana jika Indonesia menerapkan sistem emas, atau perak yang nilainya selalu tetap.

Kompleksitas sistem pembayaran dalam perdagangan internasional semakin bertambah tinggi dalam kondisi perekonomian global seperti yang berkembang akhir-akhir ini. Hal tersebut terjadi akibat semakin besarnya volume dan keanekaragaman barang dan jasa yang akan diperdagangkan di negara lain. Oleh karena itu upaya untuk meraih manfaat dari globalisasi ekonomi harus didahului upaya untuk menentukan kurs valuta asing pada tingkat yang menguntungkan. Penentuan kurs valuta asing menjadi pertimbangan penting bagi negara yang terlibat dalam perdagangan internasional karena kurs valuta asing berpengaruh besar terhadap biaya dan manfaat dalam perdagangan internasional.

Posisi penting kurs valuta asing dalam perdagangan internasional mengakibatkan berbagai konsep yang berkaitan dengan kurs valuta asing mengalami perkembangan dalam upaya mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kurs valuta asing. Konsep-konsep yang berkaitan dengan penentuan kurs valuta asing mulai mendapat perhatian besar dari ahli ekonomi terutama sejak kelahiran kurs mengambang pada tahun 1973.

Sejak saat itu kurs valuta asing dibiarkan berfluktuasi sesuai dengan fluktuasi variabel-variabel yang mempengaruhinya. Konsep penentuan kurs diawali dengan konsep Purchasing Power Parity (PPP), kemudian berkembang konsep dengan pendekatan neraca pembayaran (balance of payment theory). Perkembangan konsep penentuan kurs valuta asing selanjutnya adalah pendekatan moneter (monetary approach) .

Pendekatan moneter menekankan bahwa kurs valuta asing sebagai harga relatif dari dua jenis mata uang, ditentukan oleh keseimbangan permintaan dan penawaran uang. Pendekatan moneter mempunyai dua anggapan pokok , yaitu berlakunya teori paritas daya beli dan adanya teori permintaan uang yang stabil dari sejumlah variabel ekonomi agregate. Hal tersebut berarti model pendekatan moneter terhadap kurs valuta asing dapat ditentukan dengan mengembangkan model permintaan uang dan model paritas daya beli.

Di Indonesia , ada tiga sistem yang digunakan dalam kebijakan nilai tukar rupiah sejak tahun 1971 hingga sekarang. Antara tahun 1971 hingga 1978 dianut sistem tukar tetap ( fixed exchange rate) dimana nilai rupiah secara langsung dikaitkan dengan dollar Amerika Serikat ( USD). Sejak 15 November 1978 sistem nilai tukar diubah menjadi mengambang terkendali ( managed floating exchange rate) dimana nilai rupiah tidak lagi semata-mata dikaitkan dengan USD, namun terhadap sekeranjang valuta partner dagang utama. Maksud dari sistem nilai tukar tersebut adalah bahwa meskipun diarahkan ke sistem nilai tukar mengambang namun tetap menitikberatkan unsur pengendalian. Kemudian terjadi perubahan mendasar dalam kebijakan mengambang terkendali terjadi pada tanggal 14 Agustus 1997.Dengan kebijakan kurs mengambang ini, rupiah didasarkan pada nilai USD secara langsung. Pada waktu itu rupiah dipatok dengan nilai tetap tetapi dibiarkan mengambang dengan range tertentu. Apabila ada fluktuasi, pemerintah akan menutupnya dengan devisa. Inilah sumber “masalah” dari krisis ekonomi yang terjadi di awal tahun 1998. Kurs rupiah terhadap dollar menurun sangat drastis, jauh dari range yang telah diperkirakan sebelumnya. Akibat banyaknya hutang luar negeri , di mana kita harus membayar pokok serta bunga hutang, sumber devisa sudah tidak mampu lagi menutup jatuhnya nilai rupiah ini. Akhirnya pemerintah menetapkan kurs bebas.

Pada saat itu, kurs rupiah jatuh hingga Rp15.000,00 dari sebelumnya Rp2.500,00 per dollar. Harga BBM naik drastis, begitu juga dengan harga sembako. Sektor perbankan dan swasta banyak yang kolaps karena hutangnya membengkak, likuidasi perusahaan-perusahaan terjadi di mana-mana, seiring dengan itu, PHK melanda para tenaga kerja. Dan, krisis itu, hingga kini masih terasa menghantui. Entah sampai kapan kita menderita seperti ini.

Fahrudin

Inflasi adalah kecenderungan dari harga-harga untuk meningkat secara umum dan terus menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas (atau mengakibatkan kenaikan) kepada barang lainnya. Kebalikan dari inflasi disebut deflasi.

Indikator Inflasi :

• Indeks Harga Konsumen (IHK) merupakan indikator yang umum digunakan untuk menggambarkan pergerakan harga. Perubahan IHK dari waktu ke waktu menunjukkan pergerakan harga dari paket barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat. Dilakukan atas dasar survei bulanan di 45 kota, di pasar tradisional dan modern terhadap 283-397 jenis barang/jasa di setiap kota dan secara keseluruhan terdiri dari 742 komoditas.
• Indeks Harga Perdagangan Besar merupakan indikator yang menggambarkan pergerakan harga dari komoditi-komoditi yang diperdagangkan di suatu daerah.

Disagregasi Inflasi :

1. Inflasi Inti
Yaitu inflasi yang dipengaruhi oleh faktor fundamental:
- Interaksi permintaan-penawaran
- Lingkungan eksternal: nilai tukar, harga komoditi internasional, inflasi mitra dagang
- Ekspektasi Inflasi dari pedagang dan konsumen
2. Inflasi non Inti
Yaitu inflasi yang dipengaruhi oleh selain faktor fundamental. Dalam hal ini terdiri dari:

• Inflasi Volatile Food.
  Inflasi yang dipengaruhi shocks dalam kelompok bahan makanan seperti panen, gangguan alam, gangguan penyakit.
• Inflasi Administered Prices
  Inflasi yang dipengaruhi shocks berupa kebijakan harga Pemerintah, seperti harga BBM, tarif listrik, tarif angkutan, dll

Determinan inflasi timbul karena adanya tekanan dari sisi supply (cost push inflation), dari sisi permintaan (demand pull inflation), dan dari ekspektasi inflasi. Faktor-faktor terjadinya cost push inflation dapat disebabkan oleh depresiasi nilai tukar, dampak inflasi luar negeri terutama negara-negara partner dagang, peningkatan harga-harga komoditi yang diatur pemerintah (administered price) , dan terjadi negative supply shocks akibat bencana alam dan terganggunya distribusi. Faktor penyebab terjadi demand pull inflation adalah tingginya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya.

Dalam konteks makroekonomi, kondisi ini digambarkan oleh output riil yang melebihi output potensialnya atau permintaan total (agregate demand) lebih besar dari pada kapasitas perekonomian.
Sementara itu, faktor ekspektasi inflasi dipengaruhi oleh perilaku masyarakat dan pelaku ekonomi apakah lebih cenderung bersifat adaptif atau forward looking. Hal ini tercermin dari perilaku pembentukan harga di tingkat produsen dan pedagang terutama pada saat menjelang hari-hari besar keagamaan (lebaran, natal, dan tahun baru) dan penentuan upah minimum regional (UMR).

Krisis yang melanda bangsa Indonesia, menjadi awal terpuruknya sebuah negara dengan kekayaan alam yang melimpah ini. Dari awal 1998, sejak era orde baru mulai terlihat kebusukannya Indonesia terus mengalami kemerosotan, terutama dalam bidang ekonomi. Nilai tukar semakin melemah, inflasi tak terkendali, juga pertumbuhan ekonomi yang kurang berkembang di negara ini.

Pada Juni 1997, Indonesia terlihat jauh dari krisis. Tidak seperti Thailand, Indonesia memiliki inflasi yang rendah, perdagangan surplus lebih dari 900 juta dolar, persediaan mata uang luar yang besar, lebih dari 20 milyar dolar, dan sektor bank yang baik.

Tapi banyak perusahaan Indonesia banyak meminjam dolar AS. Di tahun berikut, ketika rupiah menguat terhadap dolar, praktisi ini telah bekerja baik untuk perusahaan tersebut — level efektifitas hutang mereka dan biaya finansial telah berkurang pada saat harga mata uang lokal meningkat.

Pada Juli, Thailand megambangkan baht, Otoritas Moneter Indonesia melebarkan jalur perdagangan dari 8 persen ke 12 persen. Rupiah mulai terserang kuat di Agustus. Pada 14 Agustus 1997, pertukaran floating teratur ditukar dengan pertukaran floating-bebas. Rupiah jatuh lebih dalam. IMF datang dengan paket bantuan 23 milyar dolar, tapi rupiah jatuh lebih dalam lagi karena ketakutan dari hutang perusahaan, penjualan rupiah, permintaan dolar yang kuat. Rupiah dan Bursa Saham Jakarta menyentuh titik terendah pada bulan September. Moody’s menurunkan hutang jangka panjang Indonesia menjadi “junk bond”.

Meskipun krisis rupiah dimulai pada Juli dan Agustus, krisis ini menguat pada November ketika efek dari devaluasi di musim panas muncul di neraca perusahaan. Perusahaan yang meminjam dalam dolar harus menghadapi biaya yang lebih besar yang disebabkan oleh penurunan rupiah, dan banyak yang bereaksi dengan membeli dolar, yaitu: menjual rupiah, menurunkan harga rupiah lebih jauh lagi.

Inflasi rupiah dan peningkatan besar harga bahan makanan menimbulkan kekacauan di negara ini. Pada Februari 1998, Presiden Suharto memecat Gubernur Bank Indonesiaa, tapi ini tidak cukup. Suharto dipaksa mundur pada pertengahan 1998 dan B.J. Habibie menjadi presidenSampai 1996, Asia menarik hampir setengah dari aliran modal negara berkembang. Tetapi, Thailand, Indonesia dan Korea Selatan memiliki “current account deficit” dan perawatan kecepatan pertukaran pegged menyemangati peminjaman luar dan menyebabkan ke keterbukaan yang berlebihan dari resiko pertukaran valuta asing dalam sektor finansial dan perusahaan.

Pelaku ekonomi telah memikirkan akibat Daratan Tiongkok pada ekonomi nyata sebagai faktor penyumbang krisis. RRT telah memulai kompetisi secara efektif dengan eksportir Asia lainnya terutaman pada 1990-an setelah penerapan reform orientas-eksport. Yang paling penting, mata uang Thailand dan Indonesia adalah berhubungan erat dengan dollar, yang naik nilainya pada 1990-an. Importir Barat mencari pemroduksi yang lebih murah dan menemukannya di Tiongkok yang biayanya rendah dibanding dollar.

Krisis Asia dimulai pada pertengahan 1997 dan mempengaruhi mata uang, pasar bursa dan harga aset beberapa ekonomi Asia Tenggara. Dimulai dari kejadian di Amerika Selatan, investor Barat kehilangan kepercayaan dalam keamanan di Asia Timur dan memulai menarik uangnya, menimbulkan efek bola salju.

Banyak pelaku ekonomi, termasuk Joseph Stiglitz dan Jeffrey Sachs, telah meremehkan peran ekonomi nyata dalam krisis dibanding dengan pasar finansial yang diakibatkan kecepatan krisis. Kecepatan krisis ini telah membuat Sachs dan lainnya untuk membandingkan dengan pelarian bank klasik yang disebabkan oleh shock resiko yang tiba-tiba. Sach menunjuk ke kebijakan keuangan dan fiskal yang ketat yang diterapkan oleh pemerintah pada saat krisis dimulai, sedangkan Frederic Mishkin menunjuk ke peranan informasi asimetrik dalam pasar finansial yang menuju ke “mental herd” diantara investor yang memperbesar resiko yang relatif kecil dalam ekonomi nyata. Krisis ini telah menimbulkan keinginan dari pelaksana ekonomi perilaku tertarik di psikologi pasar.

INDONESIA, yah sebuah negara dengan seabgreg Sumber Daya Alam yang melimpah. Namun, sampai saat ini masih tergolong sebagai negara berkembang yang miskin. Sulit membayangkan bagaimana negeri dengan penduduk terbesar keempat di dunia ini bisa setara dengan negara maju lainnya. Era perdagangan bebas dunia sudah berada di depan mata, seolah hanya menjadi momok bagi Indonesia dan menjadikan negara asing sebagai raja di negeri sendiri. Jika kita tidak segera berbenah, boleh jadi kita, bangsa Indonesia, akan menjadi tamu di negeri kita sendiri. Krisis yang melanda negeri kepulauan terbesar di dunia ini harus dihentikan.

Dengan melimpahnya SDA-nya, para punggawa negeri ini hanya mengagung2kan saja “Ini loh negara Indonesia, negeri dengan sejuta kekayaan alam yang melimpah,” Siapa saja boleh mengeksplorasi, dan ironisnya semua yang datang dan berminat adalah pihak asing. Pernahkah kita berpikir bahwa sebenarnya bangsa sendirilah yang paling berhak mengelolanya. KITA, bukan orang lain.Pernah saya mendengar cerita dari teman saya yang bertugas mengaudit sebuah perusahaan pertambangan asing di pulau Kalimantan. Dia bercerita bahwa perusahaan tersebut menggali dan menambanga tembaga. Meskipun namanya tambang tembaga, bukan tembaga yang digeruk oleh mesin penggaruk raksasa milik perusahaan itu menggenjot, tetapi EMAS. Bukan main mirisnya temen saya itu, hingga dia tak sanggup untuk menahan air matanya. Ya, sedih memang negeri ini terus2an dibohongi oleh tikus2 asing yang sangat rakus dan tidak mengenal kemanusiaan. Asal dia bisa kaya, buat apa mikir nasib orang lain. Dan ironisnya, orang lain itu adalah KITA, bangsa Indonesia.

Jika kita kemudian ditanya, apa kita tidak punya SDM yang mumpuni untuk mengatasi semua masalah ini? Maka jawabnya adalah PUNYA. Banyak orang pintar di negeri ini. Namun, kita tidak bisa memungkiri bahwa mereka hanya mau menjadi antek tikus asing. Tidak bisa berinovasi sendiri. Kita boleh bangga dengan medali emas olimpiade fisika, kimia, atau sains lainnya. Siswa2 SMA tersebut patut kita banggakan. Namun, apakah setelah lulus, mereka mau kuliah dan kerja di Indonesia? TIDAK.

Mereka lebih memilih Nanyang Technology School di Singapura atau Perguruan Tinggi di Luar Negeri (PT-LN) lainnya. Dan yang lebih tragis lagi, setelah lulus dari PT-LN mereka tidak mau bekerja di INDONESIA, karena negara kita tidak bisa menjanjikan apa2 kepada mereka yang pintar.

Oleh karenanya, tidak ada yang salah dengan pendidikan di negeri kita ini. Yang pasti, harus ada reward khusus kepada mereka yang pintar. Jangan biarkan pihak asing terus menggerogoti kekayaan alam kita. Dan jangan biarkan pula SDM2 unggul kita dimanfaatkan oleh negara asing. Boleh dikatakan, SDA dan SDM kita sekarang telah dikuasai negara asing. Hendaknya, pemerintah sadar akan hal ini. Buat kebijakan baru yang pro dalam negeri. Setelah itu, baru kita realisasikan dengan KERJA NYATA, bukan hanya rencana2 yang muluk2 saja, angan2, apalagi hanya sebuah KLANGENAN.