jump to navigation

Aplikasi Akpem pada Kementerian BUMN September 17, 2008

Posted by dinconomy in Akpem.
trackback

Beberapa waktu lalu (16/7), Menteri Negara BUMN mendapat penghargaan dari Pemerintah RI atas keberhasilan Kementerian Negara BUMN dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Tahun 2007 dengan capaian standar tertinggi dalam Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintahan.

Penghargaan tersebut diserahkan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla pada pembukaan Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah di hotel The Sultan Jakarta. Kementerian Negara BUMN merupakan salah satu instansi pemerintah yang mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK atas Laporan Keuangan Tahun 2007. Beberapa instansi lain yang mendapat penghargaan antara lain BPK, Badan Intelijen Negara, Dewan Ketahanan Nasional, Mahkamah Konstitusi, PPATK, Lembaga Administrasi Negara, Kementerian Perumahan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Komisi Yudisial. Hal ini menunjukkan bahwa daftar intansi yang mendapat opini WTP bertambah jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, meskipun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) secara keseluruhan masih disclaimer.

Pelaporan keuangan merupakan hasil dari proses akuntansi. Akuntansi merupakan bentuk akuntabilitas dan transparansi dari setiap organisasi termasuk pemerintah. Tradisi akuntansi di lingkungan Pemerintah RI baru dimulai setelah memperoleh landasan hukum, yakni berlakunya UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan, dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Penyelenggaraan akuntansi di suatu instansi pemerintah dapat mencerminkan kualitas laporan keuangan instansi tersebut.

Penyusunan laporan keuangan adalah suatu bentuk kebutuhan transparansi yang merupakan syarat pendukung adanya akuntabilitas yang berupa keterbukaan pemerintah atas aktivitas pengelolaan sumber daya publik. Pada saat ini, Pemerintah sudah mempunyai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan (PP No. 24 Tahun 2005). Sesuai SAP, komponen laporan keuangan terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

Menurut Ketua BPK, Anwar Nasution, secara umum terdapat enam syarat agar laporan keuangan pemerintah mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian, yaitu: laporan keuangan disajikan sesuai dengan SAP, sistem aplikasi komputer terintegrasi, aset dan hutang yang diinventarisasi sesuai dengan ketentuan, dan dilaporkan dalam neraca, laporan diserahkan sebelum batas waktu yang telah ditentukan yaitu tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir. Lantas, apakah Kementerian Negara BUMN sudah memenuhi kriteria-kriteria tersebut?

SAP mensyaratkan bahwa dalam penyajian laporan realisasi anggaran (pendapatan, belanja, dan pembiayaan), diakui berdasarkan basis kas, sedangkan untuk penyajian neraca (aset, kewajiban, dan ekuitas) diakui berdasarkan basis akrual. Dengan demikian, akuntansi dalam skala pemerintahan menggunakan prinsip modified accrual basis, tidak seperti Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) yang menganut prinsip full accrual.

Laporan Keuangan Kementerian Negara BUMN disusun dengan menggunakan Sistem Akuntansi Instansi yang terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN). Setiap periode tertentu, daftar catatan barang yang ada dalam SABMN akan diintegrasikan dengan SAK untuk menghasilkan neraca. Data realisasi anggaran dan neraca setiap semester akan direkonsiliasi dengan Departemen Keuangan agar menghasilkan laporan yang tepat dan akurat. Laporan tersebut kemudian dilengkapi dengan Catatan Atas Laporan Keuangan. Selain itu, konsep laporan keuangan yang telah disusun, sebelum disampaikan kepada Departemen Keuangan dan BPK, terlebih dahulu direviu oleh Inspektur Kementerian Negara BUMN.

Mengenai pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), Kementerian Negara BUMN telah mencetak hattrick, dimana tiga tahun berturut-turut terdapat temuan pemeriksaan BPK atas BMN ini. Pada tahun 2005 dan 2006 Kementerian Negara BUMN belum melakukan inventarisasi. Oleh karena itu, wajar jika BPK memberikan saran agar Kementerian Negara BUMN segera melakukan inventarisasi kemudian membuat Daftar Inventaris Ruangan (DIR), Nomor Inventaris Barang (NIB), dan Kartu Inventaris Barang (KIB), serta meningkatkan kualitas pelaksana pengelola BMN. Pada tahun 2007, Kementerian Negara BUMN melalui Tim Pembinaan Sistem Akuntansi Pemerintahan (PSAP) telah melakukan inventarisasi, namun karena ada perpindahan gedung pada akhir tahun, inventarisasi BMN belum dapat diselesaikan.

Pada tahun 2008 ini, Tim PSAP yang merupakan gabungan dari beberapa unit khususnya Bagian Keuangan dan Bagian Perlengkapan, Rumah Tangga dan Protokol telah dihapuskan. Oleh karenanya kewenangan dalam mengelola BMN sepenuhnya ada di Bagian Perlengkapan, Rumah Tangga dan Protokol. Tugas pengelolaan BMN semakin berat karena di samping barang pindahan dari Gedung 16 lantai, terdapat barang di Gedung Garuda yang perlu segera diinventarisasi. Mengingat tugas yang sangat berat ini, jumlah dan kualitas pegawai pada unit yang bersangkutan yang menangani BMN harus ditingkatkan. Serta diperlukan dukungan dari semua unit atas pelaksanaan inventarisasi ini, agar pada tahun 2008, kita dapat mempertahankan prestasi dalam penyusunan laporan keuangan.

Komentar»

No comments yet — be the first.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: